Bagaimana mengikat secara hukum adalah letter of intent?

Privacy, Security, Society - Computer Science for Business Leaders 2016 (April 2024)

Privacy, Security, Society - Computer Science for Business Leaders 2016 (April 2024)
Bagaimana mengikat secara hukum adalah letter of intent?

Daftar Isi:

Anonim
a:

Penandatangan dapat terikat pada letter of intent tergantung pada bagaimana surat tersebut disusun. Dalam transaksi business-to-business, letter of intent biasanya berisi ketentuan yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak mengikat. Bahkan jika bahasa seperti itu tidak disertakan, mungkin pengadilan akan mengatur surat tersebut hanya sebuah ungkapan niat. Di sisi lain, pihak-pihak yang mengajukan letter of intent seharusnya tidak mengandalkan asumsi; bahasa yang tidak mengikat dianjurkan.

Interpretasi Letter of Intent

Pengadilan bergantung pada dua faktor ketika menentukan apakah letter of intent mengikat: ungkapan tertulis tentang niat hadir dalam surat tersebut dan tindakan demonstratif yang diambil oleh kedua belah pihak setelah letter of intent ditandatangani Jika diperlakukan seperti kontrak, bisa diikat mengikat.

Penting juga untuk memahami hubungan kedua pihak. Jika dua pihak menyusun dan menandatangani surat niat yang ambigu namun memiliki riwayat kesepakatan yang tidak mengikat bersama, kemungkinan pengadilan akan mengatur surat yang paling terakhir dan juga tidak mengikat.

Etiket dan protokol bisnis bisa menjadi faktor penentu. Misalnya, sebagian besar merger dan akuisisi dimulai dengan sungguh-sungguh dengan lembaran berjangka, yang berfungsi seperti letter of intent. Lembar istilah tersebut menyatakan niat, harga beli dan persyaratan pembayaran. Namun, lembaran term hampir selalu tidak mengikat. Pengadilan mengambil preseden ini menjadi pertimbangan.

Jalan Menuju Nonbinding Letter of Intent Breach

Misalkan letter of intent tidak mengikat, tapi satu perusahaan menanggung biaya atau menyediakan sumber daya hanya untuk mendapatkan kesepakatan tersebut. Dalam banyak kasus, tidak ada jalan lain untuk kerugian yang terjadi. Namun, ada kemungkinan pihak yang melanggar bisa ditemukan gagal bernegosiasi dengan itikad baik. Undang-undang ini ambigu dan kemungkinan tergantung pada yurisdiksi dan jenis letter of intent. Pada tahun 2012, Mahkamah Agung Delaware menyetujui pemulihan "keuntungan dari tawar-menawar" kerusakan antara dua perusahaan dalam kesepakatan merger dan akuisisi di SIGA Technologies, Inc v. PharmAthene, Inc.